Pembangunan Hukum dan Check and Balance

PAPER

Tema   : Hukum Dalam Pembangunan Manusia

NAMA : Anita Simbolon

Nim     : 20140610249

anitasimbolon.blogspot.com

Pembangunan Hukum Mencerminkan Checks and Balances

Pembahasan

Sistem Presidensial yang dianut politik Indonesia telah membentuk sebuah konfigurasi lembaga negara yang saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain. Pelaksanaan checks and balances tersebut tidak hanya terjadi antara lembaga eksekutif dan legislatif saja tapi juga merata kepada lembaga negara lain seperti yudikatif dan auditatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.[1]

Konsep checks and balances memungkinkan suatu cabang kekuasaan negara tertentu untuk menjalankan fungsi dan cabang kekuasaan negara lainnya. Di Indonesia, konsepsi dan implementasi checks and balances diatur pada UUD NRI 1945. Secara definitif, UUD NRI 1945 menata siklus checks and balances antar lembaga negara agar bisa saling mengawasi secara efektif.

Pemahaman sistem checks and balances dalam konteksi ini antara lain adalah bahwa antara lembaga negara harus saling kontrol dan saling mengimbangi. Dalam penyelenggaraan negara tidak lagi ada lembaga yang tertinggi dari lembaga negara yang lain. Semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sejajar. Semua lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan secara proporsional oleh Undang-Undang Dasar yang dielaborasi lebih lanjut  ke dalam berbagai macam  undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan dan menjaga konstitusi sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham konstitusional, prinsip negara hukum dan sistem checks and balances.

Dari kelima aspek tersebut, maka diharapkan dapat terwujud pembangunan hukum nasional yang

1.      menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;

2.      berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan rechtsidee;

3.      dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;

4.      dapat mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum(rechtsidee). Dengan demikian, Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembangunan hukum nasional.

Analisa Hukum :

Dalam hal pembangunan manusia hukum pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Lihat Mieke Komar at. al, 2002 : 91).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembangunan manusia, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat secara sosial,ekonomi,politik,bahkan dalam pembangunan nasional. Sistem kelembagaan yang cekcs and balance  menentukan bagaimana peranan dari setiap lembaga-lembaga negara yang memiliki hubunga secara vertikal maupun horizontal dalam menjalankan tugas,fungsi dan kewenangannya.

Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disampaikan beberapa hal penting yang senantiasa harus kita lakukan dalam rangka terwujudnya pembangunan hukum nasional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

1)      Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melupakan budi nurani kita sebagai manusia. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk membangun masyarakat yang berbudaya hukum.

2)      Hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang. Masing-masing harus ada untuk saling melengkapi. Hukum tanpa keadilan adalah tirani, sedangkan keadilan tanpa hukum adalah kemustahilan.

3)      Hukum harus ditegakkan tanpa memandang status dan latar belakang. Hukum tidak boleh diwarnai keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Satu-satunya pihak yang diperjuangkan oleh hukum adalah keadilan.

4)      Tetaplah berada pada garda terdepan dalam membangun hukum yang berkeadilan dan mengedepankan prinsip perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Semangat dan dedikasi kita dalam menegakkan hukum yang berkeadilan merupakan wujud keberadaban kita sebagai sebuah bangsa yang besar.

---

[1]   Patrialis Akbar, Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden, (Jakarta: Total Media & P3IH FH UMJ, 2010), hlm.97