MAKALAH
SISTEM PERKAWINAN PATRILINEAL SERTA
PEMBAGIAN WARISNYA PADA MASYARAKAT TANAH BATAKKARO
Disusun Oleh :
Tahta Kurniawan (20140610209)
Anita Simbolon (20140610249)
Welyansyah Nasution (20140610248)
Siti Hartina (20140610341)
Hairil Amri (20140610235)
Hidayatullah
Candra (20140610194)
Febsa
Pryo Sambodo (20140610314)
Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Hukum /
Ilmu hukum
2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Sistem kewarisan menurut Hukum Adat
berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya jika dilihat dari segi
ahli waris atau orang yang mewarisi harta warisan, yaitu sistem keturunan dan
kekerabatannya yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam yaitu sistem
patrilineal, sistem matrilineal dan parental. Akan tetapi pada kenyataannya di
dalam masyarakat sistem kewarisan itu tidak bergantung pada sistem
keturunan.Hukum kewarisan adat mengenal tiga sistem kewarisan jika dilihat dari
segi pembagian harta waris diantaranya ialah sistem kewarisan individual,
sistem kewarisan kolektif dan sistedm kewarisan mayorat. Kewarisan individual
mempunyai ciri bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada
para pewaris.Dampak
positif dari sistem ini ialah, dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi ahli
waris mempunyai hak waris masing-masing dengan bebas atas bagian yang telah
diterimanya. Mereka bebas mentransaksikan warisan yang diperoleh itu kepada
orang lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah, lemahnya asas hidup kebersamaan
dan tolong-menolong antara keluarga satu dengan lainnya. Hal itu berlaku pada
kebanyakan perantauan, yang telah jauh dari kampng asalnya
Kewarisan kolektif mempunyai ciri
bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan
tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga.Di
Minangkabau, harta tersebut dinamakan ‘harta pusaka’ sedangkan di Lampung
disebut ‘harta menyanak’. Ada pula rumah bersama sebagai contoh kewarisan
kolektif. Rumah bersama di Lampung disebut dengan ‘’nuwon balak’ sedangkan di
Minangkabau disebut dengan ‘rumah gadang’. Jadi dalam kewarisan kolektif, harta
peninggalan tidak dimiliki secara pribadi. Para anggota keluarga boleh
memanfaatkan tanah pusaka itu, atau dapat juga rumah pusaka itu didiami oleh
salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, akan tetapi tidak boleh
dimiliki sebagai hak milik perorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan
persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat yang bersangkutan.
Kewarisan mayorat mempunyai ciri
bahwa harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) dan harta peninggalan leluhur
kerabat (pusaka tinggi), tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris,
melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki di lingkungan masyarakat
patrilinial Lampung dan Bali, atau dikuasai anak perempuan tertua perempuan di
lingkungan masyarakat matrilineal Somendo Sumatra Selatan.
Hukum waris merupakan bagian dari
sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Secara teoritis di Indonesia
sesungguhnya dikenal beragam sistem kekeluargaan dalam masyarakat
1.2
Rumusan Masalah
1.
Apakah Makna sistem patrilineal dalam sistem perkawinan
adat ?
2. Bagaimana
bentuk perkawinan
patrilineal dalam sistem hukum adat?
3. Bagaimana
Jenis harta dalam sistem waris adat patrilineal?
4. Bagaimana
bentuk pembagian waris menurut Sistem perkawinan patrilineal pada Tanah Batak Karo?
1.3
Tujuan Penulisan
1.Untuk
mengetahui Makna sistem
patrilineal
dalam sistem perkawinan adat.
2.Untuk
mengetahui bentuk perkawinan patrilineal
dalam sistem hukum adat.
3.Untuk
mengetahui Jenis harta dalam sistem
waris adat patrilineal.
4.Untuk
mengetahui bentuk pembagian waris menurut Sistem perkawinan patrilineal pada tanah Batak Karo.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Makna patrilineal
dalam sistem perkawinan adat
Patrilineal adalah suatu adat
masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Dimana
jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak laki-laki. Sistem
kekeluargaan ini dianut oleh bangsa Arab, Eropa, dan suku Batak yang
hidup di daerah Sumatera Utara.
Kata Patrilineal seringkali disamakan
dengan patriarkhat atau patriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya
berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata,
yaitu pater (bahasa Latin) yang berarti “ayah”,
dan linea (bahasa Latin) yang berarti “garis”. Jadi, “patrilineal”
berarti mengikuti “garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah”. Sementara
itu patriarkhat berasal dari dua kata yang lain,
yaitu pater yang berarti “ayah” dan archein (bahasa Yunani)
yang berarti “memerintah”. Jadi, “patriarkhi” berarti “kekuasaan berada di
tangan ayah atau pihak laki-laki“. Dari pengertian tersebut jelas terlihat
perbedaan makna dari kedua kata tersebut. Patrilineal mengarah ke garis
keturunan dan patriarkhat lebih menjurus kearah kekuasaan. Meski kedua hal
tersebut sama-sama memiliki kaitan dengan pihak laki-laki.
Terdapat beberapa alasan atau
argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat
patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta
peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali
tidak mewarisi:
-Silsilah keluarga didasarkan pada anak
laki-laki. Anak perempuantidak dapat melanjutkan
silsilah (keturunan keluarga)
-Dalam rumah-tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai
nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga)
suaminya.
-Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili
orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
-Dalam adat, Kalimbubu (laki-laki)
dianggap anggota keluargasebagai orang tua (ibu);
-Apabila terjadi perceraian, suami
isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak
laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayah baik dalam adat maupun
harta benda.
2.2
Bentuk perkawinan patrilineal dalam sistem hukum adat.
Bentuk perkawinan pada masyarakat Patrilineal dibedakan
menjadi :
- Perkawinan
Jujur
Suatu bentuk perkawinan yang
dilakukan dengan memberikan jujur. Oleh pihak laki- laki kepada pihak
perempuan, sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang
tua, kerabat, dan persekutuannya. Perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran
“jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang atau
barang jujur, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya
menjadi keanggotaan kerabat suami. Wanita tersebut mengikatkan diri pada
perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang
dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain. Setelah
isteri ada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus
berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan
kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia adalah
pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan
kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.
- Perkawinan
Mengabdi
Yaitu perkawinan yang
disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat- syarat dari pihak
wanita.
Mak perkawinan dilaksanakan
dengan pembayaran perkawinan dihutang atau ditunda. Dengan perkawinan mengabdi
maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur. Pria mengabdi pada kerabat
mertuanya sampai utangnya lunas.
- Perkawinan
Mengganti/ Levirat
Yaitu perkawinan antara
seorang janda engan saudara laki-laki almarhum suaminya.
Bentuk perkawinan ini adalah
sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak
suami dengan telah membayar uang jujur. Perkawinan mengganti di Batak disebut “paraekhon”,
di Palembang dan Bengkulu disebut dengan “ganti tikar” dan di Jawa
dikenal dengan “medun ranjang”.
dari clan yang bersistem
patrilineal dengan kemenakan laki-laki yang dijadikan anak angkat, agar menantu
laki-laki yang dijadikan anak angkat laki-laki itu, dapat menerima warisan yang
kelak diteruskan kepada cucunya.
2.3 Bentuk pembagian waris
patrilineal dan jenis-jenis harta yang berpengaruh
Bentuk pembagian waris menurut sistem perkawinan patrilineal
Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah
atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia
antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak,
Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Dalam masyarakat kebapaan biasanya hanyalah
anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Oleh karena perempuan yang sudah kawin
akan mengikuti suaminya dan masuk dalam anggota suaminya dan akan dilepas dari
keluarganya sendiri.Maka ia tak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang
meninggal dunia. Anak laki-laki dapat warisan dari bapak dan ibunya dan pada
asalnya berhak atas semua harta benda yang di tinggalkan orang tuanya.
Harta
warisan menurut hukum adat waris parental
a)
Harta asal
Harta
asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun
selama perkawinan dengan cara pewarisan,hibah, hadiah, turun-temurun. Harta
asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah).
Perubahan wujud ini tidak menghilangkan
harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan
kemudian dibelikan rumah. Rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta
asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah.
b)
Harta bersama
Harta
bersama yaitu harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha
masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama
merupakan harta bersama bagi suami istri tersebut, baik mereka bekerja
bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus
rumah tangga dan anak-anak dirumah, sekali mereka terikat dalam suatu
perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik
harta maupun anak-anaknya.
Pewaris, Ahli Waris, dan Pembagian Harta Warisan dalam sistem patrilineal :
1)
Pewaris
Pewaris adalah orang yang menyerahkan atau yang
meninggalkan harta warisan
2)
Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang menerima atau yang berhak
mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Dalam hal ini adalah keturunan
langsung dari si pewaris, dalam hal ini adalah anak dari si pewaris itu
sendiri.
3)
Harta warisan
Harta yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan yang tidak
berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah,
bangunan rumah dan perhiasan. Sedangkan harta yang tidak bewujud ialah berupa
kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat dan perjanjian.
4)
Metode pembagianya
Dalam kewarisan kebapaan ini pada umumnya anak
laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan sudah lepas dari
keluarganya sendiri, dan masuk kedalam keluarga suaminya. Maka anak perempuan
itu bukanlah ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.
5)
Sistem Kewarisan
Dilihat dari orang yang mendapatkan
warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem
kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara
ketiga sistem kewarisan tesebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.
a.
Sistem Kolektif
Apabila para waris mendapat harta
peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang
tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan
kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki
harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai,
mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “ganggam
bauntui”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta
peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah
(pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah pusaka tinggi, sawah
pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan
digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah
dati yang diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa terhadap tanah “kalakeran”
yang dikuasai oleh Tua Unteranak, Haka Umbana atau Mapontol,
yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota
kerabat bersama.
b.
Sistem Mayorat
Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi
dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan
memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban
mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat
berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”.
Di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud
oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat
pria”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos
Sudarso kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan
seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu
tubing” (penunggu harta) yang didampingi “paying jurai, sebagai “mayorat
wanita”.
c.
Sistem Individual
Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat
dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris
berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya,
terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan
individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan
masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana
diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.
2.4 Bentuk
pembagian waris menurut Sistem perkawinan patrilineal pada
Tanah Batak Karo
Pengaruh jenis harta dalam sistem
waris patrilineal khususnya pada suku adat Batak Tanah Karo atau biasa disebut
Batak Karo. Dalam masyarakat Patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo,
hanyalah anak laki- laki yang menjadi ahli waris. Terdapat beberapa alasan atau
argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal,
sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan
pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak
mewaris. Hal ini didasarkan kepada anggapan kuno yang menganggap rendah
kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak
pada umumnya. Selain itu, perempuan tidak mendapatkan warisan dikarenakan
beberapa faktor seperti silsilah keluarga didasarkan kepada anak laki-laki;
dalam keluarga, istri bukanlah kepala keluarga; anak-anak memakai marga ayahnya
sedangkan istri digolongkan ke dalam marga suaminya; dalam adat, wanita tidak
mewakili orang tuanya sebab ia maasuk anggota keluarga suaminya; apabila
terjadi perceraian, pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya.
Dalam sistem
hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia
dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama
dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan
suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua
merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki yang merupakan ahli waris
dari orang tuanya. Akan tetapi anak lai-laki tidak dapat membantah pemberian
terhadap anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada
prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta
benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijakan orang tua yang tidak membedakan
kasih sayangnya kepada anak-anaknya.
Pada tanah
Batok Karo pembagian harta ada dua yaitu : harta pusaka rendah ( harta
pencaharian milik orang tua ) dan harta pusaka tinggi ( harta peningalan
leluhur ) yang mana harta pusaka rendah hanya ja
1. Anak
laki-laki. Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh
harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah kekayaan
harta pewaris dibagi sama antara para ahli waris. Misalnya pewaris mempunyai
tiga anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan X
bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila pewaris tidak
mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan istri, maka harta
pusaka tetap dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh istri selama
hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya.
2. Anak
angkat. Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang
kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi
ahli waris terhadap harta perceharian/ harta bersama orang tuanya angkatnya.
Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
3. Ayah dan
Ibu serta saudara-saudara sekandung pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah
maupun anak nagkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu
pewaris serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.
4. Keluarga
terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak lai-laki yang sah,
anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah ibu pewaris
tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam
derajat yang tidak tertentu.
5.
Persekutuan adat. Apabila para ahli waris yang disebutkan diatas sama sekali
tidak ada, maka harta warisan jatuh pada persekutuan adat.
Pembagian
ahli waris menurut patrilineal
Apabila
seorang ayah sebagai pewaris meninggal dunia meninggalkan dua istri, misalnya
istri pertama dengan dua anak laki-laki dan istri kedua dengan tiga anak
laki-laki, maka pembagian warisannya ada dua cara, yaitu: (a) dahulu pembagian
harta peninggalan dalam keadaan semacam ini didasarkan pada banyaknya istri
sehingaa cara pembagiannya adalah menjadi ½ bagian untuk dua orang anak
laki-laki dari istri mpertama dan ½ bagian untuk tiga orang anak laki-laki dari
istri kedua, (b) setelah adanya musyawarah kepala-kepala adat Tanah Karo, cara
pembagian semacam diatas berubah menjadi atas dasar jumlah anak laki-laki yang
masing-masing akan memperoleh bagian yang sama besar.
Berkaitan
dengan hukum adat waris Tanah Karo yang hanyua mengakui anak laki-laki sebagai
ahli waris, maka melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No. 179
K/Sip/1961 telah terjadi upaya kea rah proses persamaan hak antara kaum wanita
dan kaum pria di Tanah Karo, meskipun ada beberapa kelompok yang tidak setuju.
Adapun pertimbangan dari putusan Mahkamah agung dalam putusan tersebut, antara
lain:
1 Menimbang
bahwa keberatan-keberatan tersebut berdasarkan atas anggapan bahwa di Tanah
Karo tetap berlaku selaku hukum yang hidup, bahwa seorang anak perempuan tidak
berhak sama sekali atas baabg warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
2 Menimbang
bahwa Mahkamah agung berdasar selain atas prikemanusiaan dan keadilan umum juga
atas hakikat persamaan hak antara pria dan wanita dalam beberapa keputusan
mengambul sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia,
bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan,
bersama-sama berhak atas warisan dalam arti bahwa anak laki-laki sama dengan
anak perempuan.
Ketentuan
hukum adat waris di tanah Karo menentukan, bahwa hanya keturunan laki-laki yang
berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dimakdus dengan harta pusaka atau
barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau
pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah
barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa kesain, yaitu
bagian dari kampung secara fisik.
BAB III
PENUTUP
3.1 SIMPULAN
Sistem
patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana
kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.
Kita tidak dapat mengatakan bahwa tidak adil untuk pembagian harta pencaharian
hasil istri sendiri, karna pada dasarnya bagi masyarakat adat yang menganut
sistem patrilineal ini hal tersebut sudah dikatakan adil. Disini hukum tidak
mempersulit masyarakatnya, apabila dengan hukum adat ada keluarga yang merasa
tidak adil tentunya dapat dimusyawarahkan dengan anggota keluarga yang lain
karna bisa digunakan juga hukum waris barat atau dengan hukum waris Islam untuk
masyarakat yang beragama Islam.
Dalam
sistem kekerabatan patrilineal Tanah Batak Karo merupakan salah satu dari suku
di Indonesia yang sampai sekarang masih menjunjung tinggi kebudayaannya. Banyak
diantara kita yang menganggap suku-suku di Indonesia adalah orang-orang
primitive. Tapi kita harus menyadari bahwa merekalah awal dari sebuah
perkembangan. Perbedaan sebuah suku bukanlah hal yang mejadi alasan kita untuk
bercerai berai. Namun ini adalah satu batu loncatan demi perkembangan indonesia
kedepannya. Dalam hal ini kita harus saling menghargai satu sama yang lain
dalam hal apa pun. Perbedaan bukanlah hal yang menjadi penghalang kita untuk
saling mengenal berbagai Budaya di Indonesia.
3.2 SARAN
Sebagai
Bangsa Indonesia yang dikenal dengan berbagai Budaya dan Etnis, kita harus
lebih cinta terhdapat Tanah Air dan menghargai suku Bangsa serta merawat
kekayaan Budayanya, karena mereka adalah awal sebuah perkebangan bangsa ini.
Jangan sampai penerus bangsa Indonesia menganggap bahwa perbedaan tidak dapat
disatukan, dengan demikian rasa saling menghormati satu yang lain diperlukan
untuk membentuk karakter Bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
·
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,
Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23
·
http://nilaieka.blogspot.com/2010/03/sistem-kekerabatab-patrilineal-dan.html
diakses jum’at 6 november 2015 jam 19:19
·
Soepomo,
Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
