Pembangunan Hukum dan Check and Balance

PAPER

Tema   : Hukum Dalam Pembangunan Manusia

NAMA : Anita Simbolon

Nim     : 20140610249

anitasimbolon.blogspot.com

Pembangunan Hukum Mencerminkan Checks and Balances

Pembahasan

Sistem Presidensial yang dianut politik Indonesia telah membentuk sebuah konfigurasi lembaga negara yang saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain. Pelaksanaan checks and balances tersebut tidak hanya terjadi antara lembaga eksekutif dan legislatif saja tapi juga merata kepada lembaga negara lain seperti yudikatif dan auditatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.[1]

Konsep checks and balances memungkinkan suatu cabang kekuasaan negara tertentu untuk menjalankan fungsi dan cabang kekuasaan negara lainnya. Di Indonesia, konsepsi dan implementasi checks and balances diatur pada UUD NRI 1945. Secara definitif, UUD NRI 1945 menata siklus checks and balances antar lembaga negara agar bisa saling mengawasi secara efektif.

Pemahaman sistem checks and balances dalam konteksi ini antara lain adalah bahwa antara lembaga negara harus saling kontrol dan saling mengimbangi. Dalam penyelenggaraan negara tidak lagi ada lembaga yang tertinggi dari lembaga negara yang lain. Semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sejajar. Semua lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan secara proporsional oleh Undang-Undang Dasar yang dielaborasi lebih lanjut  ke dalam berbagai macam  undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan dan menjaga konstitusi sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham konstitusional, prinsip negara hukum dan sistem checks and balances.

Dari kelima aspek tersebut, maka diharapkan dapat terwujud pembangunan hukum nasional yang

1.      menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;

2.      berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan rechtsidee;

3.      dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;

4.      dapat mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum(rechtsidee). Dengan demikian, Pancasila menjadi ruh dan spirit yang menjiwai pembangunan hukum nasional.

Analisa Hukum :

Dalam hal pembangunan manusia hukum pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Lihat Mieke Komar at. al, 2002 : 91).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembangunan manusia, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat secara sosial,ekonomi,politik,bahkan dalam pembangunan nasional. Sistem kelembagaan yang cekcs and balance  menentukan bagaimana peranan dari setiap lembaga-lembaga negara yang memiliki hubunga secara vertikal maupun horizontal dalam menjalankan tugas,fungsi dan kewenangannya.

Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disampaikan beberapa hal penting yang senantiasa harus kita lakukan dalam rangka terwujudnya pembangunan hukum nasional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

1)      Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melupakan budi nurani kita sebagai manusia. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk membangun masyarakat yang berbudaya hukum.

2)      Hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang. Masing-masing harus ada untuk saling melengkapi. Hukum tanpa keadilan adalah tirani, sedangkan keadilan tanpa hukum adalah kemustahilan.

3)      Hukum harus ditegakkan tanpa memandang status dan latar belakang. Hukum tidak boleh diwarnai keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Satu-satunya pihak yang diperjuangkan oleh hukum adalah keadilan.

4)      Tetaplah berada pada garda terdepan dalam membangun hukum yang berkeadilan dan mengedepankan prinsip perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Semangat dan dedikasi kita dalam menegakkan hukum yang berkeadilan merupakan wujud keberadaban kita sebagai sebuah bangsa yang besar.

---

[1]   Patrialis Akbar, Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden, (Jakarta: Total Media & P3IH FH UMJ, 2010), hlm.97

UU ITE dan DIbungkamnya HAK ASASI MANUSIA ( Analisa Kasus Fathur)

UU ITE dan dibungkamnya Hak Asasi Manusia kebesasan Berpendapat,Berekspresi dan Kritik

(Analisa Kasus Fatur, Yogyakarta)

Oleh

Anita Simbolon

anitasimbolon01@gmail.com

Pendahuluan

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya . Salah satunya adalah kebebasan berpendapat yang juga merupakan salah satu jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai individu dalam menggunakan media pers sebagai wadah menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Kebebasan pers yang awalnya cenderung hanya diartikan sebagai kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melaui media massa tanpa adanya kekangan dari penguasa, kini berkembang tidak hanya freedom from namun “bebas untuk”. Kebebasan pers mencakup kebebasan internal dan eksternal. Kebebasan eksternal adalah jaminan kemerdekaan bagi pers untuk menyiarkan dan menulis berita tanpa ada intervensi pihak lain. Sementara kebebasan internal adalah kebebasan pers dalam menulis dan menyiarkan berita tanpa ancamaa dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu sendiri secara institusional. Kebebasan pers dapat menjadi sarana public empowerment, karena menghendaki peran serta masyarakat sebagai kekuatan social, didukung pemodal sebagai kekuatan eonomi,serta Negara dan aparaturnya sebagai kekuatan politik untuk turut membangun dan mendorong demokratisasi pers. (Werner J. Severin & James W. Tankard,2005:373). 

Analisa Kasus

Siaran Pers

Lagi-Lagi Pasal 27 ayat 3 UU ITE Membungkam Demokrasi (Fatur Ditersangkakan Gara-Gara Keluh Kesah di Facebook)

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali makan ‘korban’. Kali ini pria berusia 26 tahun, bernama Fatkhurrohman, yang merupakan relawan Jogja Domestic Cat Lover (JDCL) harus menelan pil pahit. Ia dilaporkan ke Kantor Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) oleh Sri Dewi Syamsuri. Polisi sudah tetapkan Fatur sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya tidak main-main: enam tahun penjara!

Perkara ini bermula pada 20 Februari 2016 saat Fatur mengunggah status yang disertai dengan foto di dinding Facebook miliknya. Dalam foto itu tergambar dua perempuan yang diketahui bernama Laili Choiriyah dan Sri Dewi Syamsuri, sedang mengobati Boy, kucing kepunyaan Fatur di Klinik Naroopet di Jalan Solo KM 10,5, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Lewat Facebook Fatur membeberkan curahan hati yang disimpannya sejak lama terkait penanganan Boy saat diperiksakan di klinik Naroopet pada 18 Agustus 2015.

Pada 18 Agustus 2015 Fatur sebenarnya hanya ingin mencukur bulu Boy. Pada saat itu Fatur juga menanyakan perihal kelainan mata pada si Boy, dan pihak klinik menyarankan mencukur bulu mata sehingga selain mencukur Bulu pemilik klinik juga melakukan tindakan atas kelainan mata Boy tanpa terlebih dahulu melakukan diagnose/analisa atas kelainan yang dilihatnya. Namun ternyata Boy tidak ditangani sebagaimana mestinya, kelainan mata yang harusnya dilakukan tindakan operasi malah dicukur bulu matanya, yang mengakibatkan iritasi parah sehingga harus dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit hewan (RSH) Soeparwi UGM Yogyakarta. Di RSH Soeparwi barulah terungkap bahwa Boy memiliki kelainan yang merupakan penyakit mata kucing yang biasa disebut entropion. Di mana satu-satunya tindakan menurut salah satu dokter di RSH Soeparwi adalah dengan melakukan operasi pada mata Boy. Bahkan yang lebih mengecewakan, belakangan sesudah itu Fatur mendapat informasi, bahwa Sri Dewi Syamsuri yang menangani kucingnya bukanlah dokter/paramedis/tenaga kesehatan hewan yang memiliki sertifikat/ijazah yang berkompeten untuk melakukan tindakan medis. Sri Dewi Syamsuri hanya pemilik klinik tersebut.

Barangkali bagi sebagian pihak, peristiwa kelalaian dalam penanganan hewan yang mengakibatkan hewan tersebut malah tambah sakit adalah hal sepele. Namun bagi Fatur dan pecinta binatang, kelalaian ini tidak bisa ditolerir. Terlebih ini juga menyangkut dengan tanggung jawab dan profesionalitas klinik apalagi di dalamnya ada profesi dokter hewan dalam memberikan pelayanan terhadap hewan. Alih-alih klinik bersikap bijak atas kelalaiannya, yang terjadi malah pada 25 Februari 2016 Fatur dilaporkan ke Polda DIY dengan nomor laporan: LP/218/II/2016/DIY/SPKT. Ia dijerat pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Padahal status yang diunggah Fatur di Facebook sebatas keluh kesah bahkan kritik atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan oleh Klinik Naroopet. Sesungguhnya ia hendak mengirimkan pesan kepada setiap orang agar berhati-hati ketika hendak memeriksakan hewan kesayangannya. Jangan asal pilih klinik. Di sisi lain Fatur hendak membuka tabir atas praktik kedokteran hewan yang nampaknya jarang terperhatikan, bahkan tidak tersentuh hukum manakala terjadi malpraktik terhadap hewan. Dengan munculnya lagi kasus pembungkaman demokrasi berpendapat ini, kita seperti kembali ke rezim yang penuh teror di masa lalu. Harapan akan demokratisasi, perlindungan terhadap harkat martabat manusia dan kebebasan

berpendapat hanya jadi mitos belaka. Tindakan Polda DIY yang mentersangkakan Fatur jelas sangat berlebihan dan tidak berperspektif hak asasi manusia. Pengenaan pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap Fatur tentu sangat gegabah. Pasal ini telah mendapat banyak kritikan karena sifatnya yang lentur (pasal karet) dan sangat subyektif yang bisa membungkam siapapun saat mencurahkan pendapatnya melalui media internet.

Pembahasan

Padahal konstitusi, UUD 1945, sudah memaklumatkan, Indonesia sebagai negara hukum. Secara teoritis, pilihan terhadap paham negara hukum menimbulkan konsekuensi kewajiban bagi negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk juga kebebasan untuk berpendapat. Terlebih Pasal 28E ayat 2 menerangkan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 2 pasal yang sama kembali menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Menyimak bunyi pasal 28E ayat 2 dan 3 tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kebebasan untuk berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tak dapat belenggu.

Di samping itu Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Pada pasal 19 ayat 1 menyatakan, setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu. Kemudian pada ayat 2 kembali ditekankan, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan berpendapat terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat 2 secara garis besar mengakomodasi hak setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik.

Kasus Fatur adalah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pembelengguan terhadap demokrasi. Sekali lagi kita melihat sikap polisi yang mengabaikan hak asasi manusia dengan mentersangkakan Fatur. Sehingga dengan demikian, Fatur harus dibebaskan dari segala jeratan hukum dan pasal 27 ayat 3 UU ITE harus dihapuskan!

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Maka patut perlu di ungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat. Dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Sekian Terimakasih