Anatomi Perjanjian Tidak Bernama

anitasimbolon.blogspot.com

ANATOMI PERJANJIAN TAK BERNAMA

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

HUKUM PERJANJIAN

Dosen pengampu :

Prihati Yuliniarlin, S.H., M.Hum

Disusunoleh :

Anita Simbolon           20140610294

Luluk Aziza T             20140610308

Luthfi Anuhgrah          20140610330

Nandya Fitri                20140610254

Redika Rahma A        20140610261

Jurusan Pendidikan Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Periode : 2015/2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

            Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi: ”semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata.

 Misalnya sewa beli, sewa guna usaha/leasing.

Yang termasuk dalam perjanjian innominaat adalah

Perjanjian tidak bernama dibagi 2 yaitu

a.          Perjanijian campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD.

Misalnya perjanjian sewa beli (gabungan sewa-menyewa dan jual-beli).

Setiap orang diperbolehkan/bebas membuat perjanjian bernama, tak bernama, maupun perjanjian campuran, karena Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPer merupakan hukum pelengkap (aanvulent recht).

b.          Perjanjian mandiri

Perjanjian mandiri adalah perjanjian yang tidak mengandung unsur dari berbagai perjanjian yang secara mandiri berlaku sebagai perjanjian sendiri.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dalam makalah ini adalah

1.Apakah bentuk-bentuk perjanjian yang tidak bernama ?

2.Bagaimana  perjanjian Leasing yang tergolong dalam perjanjian tidak bernama ?

3.Bagaimana Perjanjian Sewa-Beli ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.Untuk mengetahui Bentuk-bentuk perjanjian yang tidak bernama.

2.Untuk mengetahui perjanjian Leasing yang tergolong dalam perjanjian tidak bernama.

3.Untuk mengetahui perjanjian Sewa-Beli?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 BENTUK PERJANJIAN TIDAK BERNAMA

Merupakan jenis perjanjian yang tidak diatur/tidak disebutkan secara tegas dalam KUH Perdata. Perjanjian ini timbul dan berkembang dalam masyarakat sesuai kebutuhan. Jenis-jenis perjanjian innominaat antara lain:

1.                        Kontrak Joint Venture

2.                        Kontrak Production Sharing

3.                        Leasing

4.                        Franchise, dll.

2.2 PERJANJIAN LEASING

Leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Di Indonesia, leasing lebih sering diistilahkan dengan nama “sewa guna usaha”. Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991memberikan definisi leasing, yaitu:

“Sewa-guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Leasing sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama sampai saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Pengaturan leasing baru terdapat pada tingkat Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan-peraturan lain dibawahnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pegangan yang pasti adalah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Februari 1974.

Leasing merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat (perjanjian tidak bernama) dimana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, leasing tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab I dan Bab II KUHPerdata, hal ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1319 KUHPerdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Lembaga Leasing. Lembaga Leasing merupakan suatu hal baru untuk Indonesia diakui oleh Mahkamah Agung. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar untuk diperkayanya lembaga-lembaga hukum dalam sistem di Indonesia yang tumbuh dalam praktek ini.

Putusan Mahkamah Agung Reg. 131K/Pdt/1987 tertanggal 14 November 1988 telah memperkembangkan berbagai lembaga-lembaga baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena dalam praktek banyak dipergunakan sehari-hari di Indonesia, Pengadilan juga mengakui keabsahannya.

Dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun Lembaga Leasing tidak diatur dalam KUHPerdata, namun dengansistem terbuka yang dianut oleh KUHPerdata tersebut di mana terdapat asas Kebebasan Berkontrak, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata “; Jadi Mahkamah Agung secara tegas mendukung adanya asas kebebasan berkontrak. Segala perjanjian yang tidak dilarang adalah diperbolehkan.

2.3 PERJANJIAN SEWA-BELI

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalankeluar apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya sebelum harga dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh si pembeli.

Disamping itu yang menjadi latar belakang lahirnya perjanjian sewa beli karena adanya azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1.                  Membuat atau tidak membuat perjanjian.

2.                  Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

3.                  Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.

4.                  Menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis.

Keberadaan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dengan cara sewa beli, karena dengan menggunakan jual beli semata-mata maka barang dari pengusaha tidak akan laku, ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan tidak memiliki banyak uang kontan.

Para Sarjana memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian perjanjian sewa beli, yang keseluruhannya dapat disimpulkan menjadi 3 macam definisi, yaitu:

1.                  Definisi pertama yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran.

2.                  Definisi kedua yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan sewa menyewa.

3.                  Definisi ketiga yang berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli.

            Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 / KP / II / 1980 tentang Perijinan Beli Sewa (hire purchase), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (renting), disebutkan pengertian sewa beli. Sewa Beli adalah :“Jual Beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.”          

Definisi kedua, dapat diihat dari pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa sewa beli adalah: “Pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah harga yang sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi pemiliknya.”

Definisi ketiga berpendapat bahwa sewa beli merupakan campuran antara jual beli dan sewa menyewa. Pandangan ini dikemukakan oleh Soebekti: “Sewa beli adalah sebenarnya suatu macam jual beli, setidak-tidaknya mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa.”

Dengan demikian, dari definisi yang dicantumkan oleh undang-undang dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sewa beli sebagai gabungan antara sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa, akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi obyek jual beli. Oleh karena itu para pihak dapat mengurus balik nama dari obyek sewa beli tersebut.

Pengaturan sewa beli di Indonesia belum dituangkan dalam undang-undang, yang menajdi landasan hukum perjanjian sewa beli adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 / KP / II / 1980 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase, jual beli dengan angsuran dan sewa (renting)).

Menurut SK Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 / KP / II / 1980, pasal  1 a sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Subyek dalam perjanjian sewa beli ini adalah kreditur (penjual sewa) dan Debitur (Pembeli Sewa). Yang dapat bertindak sebagai penjual sewa beli adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian sewa beli sedangkan debitur adalah orang yang membeli barang dalam system sewa beli.

Obyek dalam perjanjian sewa beli itu sendiri adalah kendaraan bermotor, radio, TV, tape recorder, mesin jahit, lemari es, AC, mesin cuci dan lain-lain.

Di dalam praktek bentuk perjanjian sewa beli ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dibawah tangan, artinya perjanjian itu hanya ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian sewa beli ini, yang mana dibuat secara sepihak oleh penjual sewa, juga penentuan segala isi perjanjian tersebut adalah penjual sewa sedangkan pembeli sewa hanya diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Biasanya pihak pembeli sewa tidak memiliki keberanian untuk mengubah isi dan persyaratan yang ditentukan oleh pembeli sewa karena posisi mereka berada pada pihak yang lemah dari aspek ekonomi. Mereka tidak memiliki uang kontan untuk membayarnya. Isi dan persyaratan perjanjian baru dipersoalkan oleh pembeli sewa pada saat ia tidak mampu membayar angsuran, bunga dan denda.

Kapan terjadinya perjanjian sewa beli ini tidak ditentukan dengan tegas. Namun apabila melihat dari pasal 1320 KUH Perdata, saat terjadinya perjanjian sewa beli ini adalah pada saat terjadinya persamaan kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa. Dari sisi perjanjian formal terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak.

Sejak terjadinya perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban dari para pihak, hak penjual sewa adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulannya dari pembeli sewa sedangkan kewajiban penjual sewa adalah menyerahkan obyek sewa beli tersebut dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan obyek sewa tersebut. Hak pembeli sewa adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir sedangkan kewajiban pembeli sewa adalah membayar uang pokok, uang angsuran setiap bulannya dan merawat barang yang disewabelikan tersebut. Berakhirnya perjanjian sewa beli ini adalah:

1.                  Pembayaran terakhir telah lunas.

2.                  Meninggalnya pembeli sewa namun tidak ada ahli waris yang melanjutkan.

3.                  Pembeli sewa jatuh pailit, serta saat kendaraan ditarik.

4.                  Dilakukan perampasan oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lain, hal ini terjadi karena pembeli sewa telah mengalihkan obyek sewa beli kepada pihak lain.

5.                  Pihak kedua wanprestasi.

6.                  Adanya putusan pengadilan 

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

            Padadasarnya perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat,

Leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Di Indonesia, leasing lebih sering diistilahkan dengan nama “sewa guna usaha”. Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalankeluar apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya sebelum harga dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh si pembeli.

3.2 SARAN

            Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari bahwa dalam setiap penulisannya tidak akan terlepas dari kesalahan. Dan penulis menyadaribahwa dalam karyannya ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis berharap, dan memohon keikhlasan hati bagi semua pihak yang membacanya agar berkenan memberikan sumbangsih kritik dan sarannya bagi penulis. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan atau cermin bagi penulis dalam melangkah pada penulisan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

·         Raharjo,Handri,S.H, hukum perjanjian di indonesia, Jakarta : pustaka yustisia, 2009

·         Harahap, M Yahya,S.H, segi-segi hukum perjanjian, Bandung : Alumni Press, 1986

·         R. Subekti, aneka perjanjian, Bandung : citra aditya bakti, cet.10, 1995

·         http://www.perpus.upstegal.ac.id

MAKALAH ASAS OPORTUNITAS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MAKALAH HUKUM PIDANA KORUPSI

ASAS OPORTUNITAS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
 KORUPSI

DI SUSUN OLEH :

ANITA SIMBOLON (20140610249)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum

2014

anitasimbolon.blogspot.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

             Permasalahan korupsi di Indonesia tidaklah sekadar diamati dari sisi substansial Asas Opportunitas dari perundang-undangan saja, tetapi berkaitan dengan pendekatan doktrin akademis terhadap Asas Opportunitas sebagai suatu tahapan implementatif, khususnya sistem hukum pidana. Ini karena memanfaatkan asas opportunitas dengan permasalahan korupsi merupakan hal yang sensitif, polemistis, bahkan menguatnya sikap reaktif publik. Hal yang melatarbelakangi sikap reaktif yang menguat ini dapat dimaklumi bila mengingat bahwa korupsi kenyataannya telah merusak sistem (destructed to the system), baik dalam makna sistem ketatanegaraan maupun tatanan perekonomian dan kehidupan masyarakat dalam skala yang sangat signifikan.

       Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan Asas Opportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan Asas Opportunitas. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Asas Opportunitas.

1.2 Rumusan Masalah

·         Bagaimanakah penerapan asas Oportunitas beserta contohnya dalam pemberantasan Tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

·         Untuk mengetahui penerapan asas Oportunitas serta contoh kasus yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

PEMBAHASAN

            Asas opportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum asas opportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”

             Berkaitan dengan asas oportunitas, diambil kesimpulan bahwa kepentingan umum identik dengan kepentingan negara. Penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung sampai sekarang ini adalah sangat insidentil sekali. Pada umumnya semua perkara kejahatan adalah dituntut ke muka pengadilan jika cukup buktinya.

           Kepentingan umum dalam negara hukum mempunyai dua peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan yang aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Di Indonesia cita-cita hukumnya diwujudkan oleh pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepentingan umum memiliki peranan pasif apabila dijadikan obyek pengaturan daripada peraturan hukum. Sehubungan dengan itu maka kepentingan umum dapat dilihat dari sudut peraturan perundangan dan menurut hukum adat.

                Berbagai Pertimbangan Dalam Tindakan Hukum / Kebijakan Penghentian Penyidikan / Penghentian Penuntutan Kasus Korupsi antara lain :

a.       Pertimbangan penghentian penyidikan

Penghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di samping didasarkan atas faktor-faktor yuridis juga dimungkinkan terjadi karena dorongan hal-hal antara lain :

Faktor Yuridis

-          Pasal dari Undang-Undang tindak pidana korupsi yang disangkakan tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang terjadi dalam kasus tersebut, sehingga berakibat tidak dipenuhi secara mutlak minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang bunyinya “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

-          Perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan pada korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tetapi perbuatan tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup wilayah hukum perdata atau wilayah hukum lainnya.

-          Tempus delicti perbuatan korupsi telah lewat waktu (kadaluarsa), tidak mampu bertanggung jawab, meninggal dunia, nebis in idem dan perbuatan tersebut bukan tindak pidana tetapi perdata.

Non Yuridis :

-          Aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan belum mempunyai kualitas profesional yang handal karena tak mampu menggali fakta-fakta hukum dengan baik untuk mengkaitkan hubungan antara peran seseorang dengan tindak pidana yang terjadi.

-          Adanya intervensi eksternal baik langsung/tidak langsung (secara yuridis sulit dibuktikan, tetapi ada terjadi), hal ini terjadi bila korupsi tersebut dilakukan oleh aparat negara yang menduduki posisi strategis dan berpengaruh dalam masyarakat/pemerintahan, sehingga lingkungan di sekitarnya akan berusaha dengan segala cara agar perbuatan korupsi tersebut tidak terungkap dan ditangani oleh aparat Gakkum; biasanya kondisi ini erat kaitannya dengan suatu rezim yang berkuasa.

-          Penyidik/aparat penegak hukum yang tidak jujur, artinya penyidik tersebut tidak melaksanakan tugasnya selaku penyidik sebagaimana mestinya, antara lain perkara yang agak samar-samar pembuktiannya sebenarnya kalau betul-betul ditangani secara profesional akan terpenuhinya semua unsur tindak pidana korupsi yang disangkakan, tetapi karena ada intervensi mungkin janji sesuatu jasa dari pihak tersangka baik langsung atau tidak langsung (secara yuridis sulit dibuktikan, tetapi itu ada terjadi), maka kemudian pembuktian yang samar-samar tersebut makin disamarkan, dan hal ini mendorong sebagai upaya pembenaran penyidik untuk melakukan tindakan penghentian penyidikan.

b.      Berbagai kebijakan / tindakan “Tidak Melakukan Penuntutan” oleh Penuntut Umum

-          Mekanisme struktural : melalui mekanisme pasal 140 (2) KUHAP dan pasal 35 huruf c Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

-          Mekanisme non struktural : melalui hak prerogatif Presiden yang meliputi amnesti, abolisi. Memang dalam KUHAP tidak dikenal istilah penghentian pentuntutan non struktural ini, namun dalam praktek kebijakan tidak menuntut perkara dimungkinkan dilakukan melalui penerapan hak prerogatif Presiden, atas dasar pertimbangan politik dan kebijakan kepentingan negara.

              Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalah gunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam 39 perkara tersebut di kemudian hari. Dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah sejauh mana kriteria “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan. Dalam hubungan ini pertama-tama diperhatikan baik KUHAP maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingkan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabatpejabat tertinggi negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan Menhankam, Kapolri bahkan sering kali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka jelas bahwa perundang-undangan kita hingga saat ini tetap menganut asas oportunitas.

CONTOH KASUS SEPONERING ATAS TERSANGKA BIBIT SAMAD RIANTO – CHANDRA M. HAMZAH

          Perkara pidana dapat berhenti pada semua tahap pemeriksaan baik pada tingkat penyelidikan, tingkat penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada tahap pemeriksaan di muka persidangan dimungkinkan pemeriksaan suatu kasus pidana akan berhenti atau dihentikan. Penghentian suatu proses perkara pidana hakekatnya adalah bagian dari sistem dalam kerangka Criminal Justice Process. Secara keseluruhan ada 5 jenis tindakan hukum untuk menghentikan proses penanganan perkara pidana sesuai dengan tahapannya yaitu :

1.      Penghentian Penyelidikan (untuk tahap penyelidikan);

2.      Penghentian Penyidikan (untuk tahap penyidikan);

3.      Penghentian Penuntutan (untuk tahap penuntutan);

4.      Pengesampingan perkara demi kepentingan umum (untuk tahap penuntutan);

5.      Penutupan / menutup perkara demi hukum (untuk tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan setelah dalam proses pemeriksaan di persidangan dimungkinkan perkara tidak dilanjutkan prosesnya apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76-78 KUHP).

      Dalam kasus Bibit-Chandra, sesuai pasal 1 angka 6, Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka secara hukum Jaksa atau Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan, namun tindakan hukum Kejaksaan (Jaksa) di dalam menangani dan menyelesaikan kasus tersebut tidak seperti yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan pada perkara in casu, tetapi tetap dalam kerangka hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan  yang berlaku, dengan analisa dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1.      Bahwa apabila perkara dilimpahkan ke Pengadilan maka status hukum para tersangka akan berubah dari terdakwa atau selaku pimpinan KPK akan diberhentikan sementara dari jabatannya, dan dengan diberhentikan sementara 2 pimpinan KPK dari jabatannya akan berdampak pada kinerja KPK sehingga secaramanajerian dan psikis kelembagaan serta secara teknis akan mendorong lemahnya etos kerja KPK dan memperlemah kepercayaan masyarakat kepada KPK sebagaitriger mechanism pemberantas korupsi di Indonesia, yang pada akhirnya akan memperlemah program dan agenda nasional Bangsa Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.      Bahwa dalam masalah penuntutan perkara pidana, di dunia dikenal 2 asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas pada pokoknya menyatakan Jaksa berwenang melakukan penuntutan setiap pelanggaran hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan asas oportunitas pada pokoknya menentukan bahwa Jaksa mempunyai wewenang untuk tidak melakukan penuntutan atas terjadinya suatu tindak pidana atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Indonesia menganut asas oportunitas sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

3.      Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan yang lebih luas dan lebih besar bagi Bangsa dan Negara yaitu untuk percepatan dan keberhasilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang paling tepat bilamana kebijakan yang harus diambil dalam menyelesaikan perkara Bibit-Chandra adalah dengan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.

4.      Bahwa tindakan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum selain merupakan kewenangan Jaksa Agung RI sesuai pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, pada hakekatnya juga merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor : 152PK/PIDANA/2010tanggal7Oktober2010.

5.      Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-Undang no. 16 th. 2004 tentang Kejaksaan RI, keputusan mengesampingkan perkaran demi kepentingan umum dapat dilakukan Jaksa Agung RI setelah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan-Badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

            Mengenai status hukum tersangka yang kasusnya telah di seponering, masih menjadi multi tafsir. Sebagian ada yang mempunyai pandangan bahwa status hukum seorang tersangka yang perkaranya dikesampingkan adalah ‘tersangka’ baginya masih tetap melekat (tidak hilang). Alasannya tindakan hukum mengesampingkan perkara berbeda dengan menghentikan (penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan). Karena dikesampingkan berarti sewaktu-waktu dapat diangkat kembali yaitu tersangka dituntut atau diajukan ke pengadilan.

          Namun demikian, secara persepektif tindakan hukum Jaksa Agung RI untuk mencabut kembali atas ketetapan seponering ini sangat kecil kemungkinan terjadi atau dilakukan oleh Jaksa Agung RI, karena :

       Tindakan pencabutan kembali atas ketetapan (pengesampingan perkara demi kepentingan umum) akan bertentangan dengan salah satu prinsip dalam penegakkan hukum yaitu adanya kepastian hukum disamping prinsip kebenaran dan keadilan.

        Tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI berupa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atas nama Bibit-Chandra tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

            Terkait dengan status hukum seorang tersangka yang perkaranya dikeluarkan ketetapan Jaksa Agung RI berupa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut, yang selalu menjadi perdebatan atau perbedaan pandangan adalah mengenai kriteria Kepentingan Umum. Di sini kepentingan umum dimaknai sebagai kepentingan yang lebih besar dan lebih strategis jika dibandingkan apabila Jaksa Agung RI mengambil keputusan lain selain pengesampingan perkara seperti yang dimaksud, yaitu dengan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. 

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

        Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (asas opportunitas) adalah wewenang Jaksa Agung berdasarkan undang-undang dan wewenang tersebut tidak dapat didelegasikan kepa jaksa. Asas opportunitas ini dapat diterapkan pada perkara pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi).

      Perluasan asas opportunitas pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi merupakan permasalahan karena pendapat responden ada yang mengatakan setuju dan tidak setuju diterapkan pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Pernyataan setuju didasarkan pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas dan lebih banyak keuntungannya kepada negara, bangsa dan masyarakat luas, apabila dikesampingkan perkaranya daripada diproses secara hukum di pengadilan. Pernyataan tidak setuju karena menganut asas legalitas dan asas opportunitas ini telah memasuki ranah wewenang instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

      Suatu hal penting penerapan asas opportunitas ini adalah lebih banyak manfaatnya keuntungannya terhadap negara, bangsa dan masyarakat luas daripada diproses secara hukum melalui pengadilan. 

3.2  SARAN

   1. Perlunya suatu pengaturan yang tegas dalam penerapan asas opportunitas yang menyangkut penyidikan tindak pidana korupsi yang wewenang Kepolisian dan KPK, oleh karena itu diperlukan pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB).

  2. Asas oportunitas sebaiknya apabila dikehendaki hingga di tahap penyidikan dapat pula mendengar pendapat badan-badan kekuasaan negara yang berwenang dan terkait langsung dengan perkara korupsi agar lebih mendekatkan dengan perasaan keadilan masyarakat.

 3. Asas oportunitas sebaiknya sangat selektif diterapkan karena akan berdampak terhadap penerapan asas legalitas yang selalu menghendaki penuntutan setiap perkara yang cukup bukti dan agar tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

 4.   Agar dilakukan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai penerapan asas opportunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

·         Mien Rukmini. 2007. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

·         Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

·         M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Perundang-undangan

·         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

·         Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Website

·         www.google.com (diakses pada sabtu 8 november 2015)

·        (http://ilmuhkm 76.wordpress.com/2008/05/29/equality-before-the law/).